JPNN.com–Pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat ke daerah dinilai ngawur. Akibatnya, antara program pusat dan daerah tidak matching, serta menimbulkan konflik. “Kalau saya katakan, management pendidikan di Indonesia konsepnya tidak menyeluruh. Itu sebabnya terjadi kisruh pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Banyak kabupaten/kota menolak,” kata Indra Charismiadji, pengamat pendidikan, yang dihubungi JPNN.com, Kamis (5/1). Dikatakan, jika pemerintah pusat punya konsep pendidikan yang jelas, masing-masing kabupaten/kota dan provinsi tidak akan membuat program pendidikan sendiri-sendiri. Akhirnya ada yang kelebihan dan…