JAKARTA – Persaingan bursa calon Ketua Umum Iluni 2016-2019 berlangsung sangat panas. Mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan sampai diminta mundur dari pencalonan.
Hal itu terkuak dalam surat yang beredar luas. Dalam surat tertanggal 17 Juni itu, Moeldoko diminta tidak maju dalam bursa pencalonan nanti. Beberapa nama tercantum dalam surat tersebut.
Mereka ialah Achmad Soehawi, Rambun Sumardi, Guntur Subagja, Marlon Kansil, Ade Salman, Yuni R Intarti, Rahmiwati Marsino dan Rahmiati. Awalnya, mereka mendukung total pria asal Kediri itu maju dalam bursa Ketum Iluni.
“Salah satu pertimbangan kami meminta bapak mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Iluni 2016-2019 karena kami melihat Iluni UI membutuhkan figur pemersatu yang dapat menyatukan potensi-potensi alumni UI menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Indonesia, masyarakat, dan negara,” demikian bunyi penggalan surat itu.
Jenderal murah senyum itu pun sudah melewati beberapa proses pencalonan. Pria yang membangun Masjid Moeldoko di Jombang, Jawa Timur tersebut juga sudah disahkan menjadi calon ketua umum.
Namun, dalam perjalanannya, mereka melihat ada situasi yang tidak kondusif, kurang sehat, dan destruktif.
Selain itu, ada proses hukum yang diajukan oleh beberapa alumni terhadap Ketua Umum dan kepengurusan Iluni UI periode saat ini yang akan berimplikasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Raya Iluni UI periode 2016-2019
“Maka kami atas nama pendukung DR Moeldoko, kandidat Ketum Iluni nomor urut 4, memohon bapak dengan legowo dan berbesar hati untuk berkenan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan dalam proses pencalonan Ketua Umum Iluni UI Periode 2016-2019,” tambah bunyi surat itu.
Mereka percaya, dengan kemampuan yang dimilikinya, Moeldoko bisa tetap berkontribusi memberikan gagasan, pikiran dan tenaga untuk Iluni. Selain itu, kapabilitas Moeldoko juga dianggap dibutuhkan untuk level yang lebih besar.
“Saat ini energi bapak dibutuhkan bagi masyarakat dan negara untuk memberikan pikiran dan karya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Namun demikian kami tetap memberikan dukungan apa pun keputusan terbaik bapak,” pungkas pernyataan resmi di surat itu. (jos/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com