SURABAYA – Gubernur Jatim Soekarwo melakukan berbagai cara supaya pengelolaan SMA/SMK berjalan mulus tanpa kendala anggaran.
Salah satunya dengan mengajukan anggaran pengelolaan kepada pemerintah pusat sebesar Rp 4 trilliun.
“Gubernur sudah mengajukan ke presiden untuk pengelolaan SMA/SMK,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman ditemui di kantornya, Rabu (21/9).
Anggaran pengajuan itu sudah dihitung dari kebutuhan anggaran, baik untuk kegiatan sekolah maupun pembayaran tenaga pendidik dan kependidikan.
Tak hanya itu, anggaran akan dipergunakan untuk kebutuhan fisik seperti pembangunan maupun renovasi sekolah.
Penganggaran alokasi untuk renovasi merupakan yang terbesar karena banyak sekolah di daerah yang kondisi fisik gedungnya kurang maksimal.
Saiful mengakui cukup berat bila seluruh anggaran pengelolaan SMK/SMA dibebankan ke provinsi.
Apalagi, provinsi tidak memiliki pos anggaran pengelolaan SMA/SMK sendiri.
“Sangat berat kalau provinsi menanggung sendirian. Anggaran yang dibutuhkan besar tapi pemasukan tidak ada,” imbuhnya.
Dengan mengajukan anggaran Rp 4 trilliun itu, pemprov ingin membuktikan komitmen dalam pengelolaan SMA/SMK. Anggaran BOS juga tidak akan dihapus.
“Makanya itu dihitung per unit cost siswa per tahun sudah dihitung sesuai kebutuhan,” terangnya.
Saiful menambahkan, peralihan SMA/SMK ke provinsi ini juga menjadi salah satu langkah baru untuk memperbaiki kualitas pendidikan SMA/SMK di kabupaten/kota.
Sistem dan pendidikan SMA/SMK di daerah ada yang menyalahi aturan.
“Ada SMA/SMK yang tidak punya gedung dan ndompleng di SD. Itu kan salah. Yang namanya sekolah ya harus punya gedung sendiri,” lanjutnya.
Maka dari itu, Saiful akan melakukan pendisiplinan administrasi di seluruh SMA/SMK. Jika ada sekolah yang melanggar administrasi, maka sekolah itu akan ditutup langsung.
“Jatim sudah mendahului soal pendidikan SMK. Kami jadi pilot project, jadi memang harus memberikan yang terbaik,” tukasnya. (han/nur/sam/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com