Oleh: Suparlan *)
***
Jika pergi ke kampung Melayu, singgah dulu ke kampung Medan,
Jika ingin pembangunan kita maju, kita harus memulai dengan pendidikan.
Membangun dakwah bersama Sunan Giri, ajak serta Sunan Kalijaga,
Membangun pendidikan tak bisa sendiri, mari libatkan semua unsur dan lembaga.
(Pantun diucapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung)
***
Sebenarnya pantun di atas adalah pantun satiris, untuk mengingatkan tentang pentingnya pendidikan dan jalan bagi kehidupan, yang tidak lain adalah pendidikan. Bukankah ‘education is life itself.’ Secara berseloroh ‘keno parikeno.’ Ada dua hal yang paling penting dalam pembangunan itu, yakni: (1) pendidikan, dan (2) jalan. Oleh karena itu, dua hal tersebut harus menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi Kemendikbud, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah. Mendikbud Muhadjir Effendy mengingatkan ini kepada kita tentang data yang dilansir oleh Consultant Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) pada akhir tahun 2015, tentang dua hal: (1) tujuh juta anak tidak bersekolah karena berbagai faktor, terutama faktor ekonomi; (2) rata-rata anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah tersebut berada pada usia sekolah tersebut berada pada usia berkisar antara 7 sampai 19 tahun. Kondisi tersebut terutama terdapat di kawasan pedalaman, terpencil, dan pedesaan, sudah tentu di daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang.
Pendidikan menjadi awal membangun kesehatan;
Pantun olok tersebut sebenarnya merupakan kenyataan yang dialami sendiri sejatinya oleh masyarakat. Jika sudah maju pendidikannya, bukankah mereka akan hidup dengan sehat, makan sesuai dengan prinsip tiga sehat empat sempurnya? Lagi pula jika telah mengikuti pendidikan maka mereka secara minimal telah mengetahui dan memahami cara hidup sehat serta menjaga kebersihan? Tuhan menciptakan penyakit pasti disertai dengan obatnya. Cuma manusia saja yang belum menemukan obat tersebut.
Oleh karena itu melalui pendidikan kita belajar untuk menemukan obatnya, misalnya secara alamiah kita menggunakan herbal untuk mencegah dan mengobati penyakit. Konon badan orang Papua dilindungi dengan ramuan getah dan daun-daunanan yang dapat mencegah nyamuk demam berdarah. Baginya pendidikan alamiah telah dipelajari, diamalkan, dan disampaikan kepada masyarakatnya. Ilmu itu memang harus diikat dengan menulisnya. Tetapi sebelum menggunakan bahasa tulis, ilmu itu memang harus diterapkan kepada diri sendiri dahulu. Setelah itu barulah disampaikan kepada sesama masyarakat. Jadi ada tiga prinsip ilmu. Pertama, harus dipelajari, kedua harus diterapkan, atau diamalkan, dan ketiga harus disampaikan kepada orang lain. Bagi kita, sama dengan pendapat John Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri.
Jalan menjadi sarana penting untuk membangun ekonomi
Berikutnya adalah pentingnya jalan untuk membangun ekonomi. Pekerjaan ayah saya dulu adalah memikul kopra, daeri satu daerah pedesaan yang terpencil di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Kini Bupatinya memang sangat hebat, karena lulusan dari Jepang. Untuk memperlancar roda pembangunan di daerah yang terisolir seperi di atas, maka sektor pembangunan yang paling penting adalah pembangunan jalan. Memikul kopra dari desa sampai ke dekat kota memerlukan waktu sekitar enam jam. Belum lagi kalau jalannya berbukit-bukit dan berliku. Betapa susahnya kehidupan para petani jika mereka harus melalui jalan yang rusak. Saya sendiri pernah mengikuti perjalanan ayah saya saat memikul kopra dari Desa Tawing ke daerah Kampak. Tengah malam/pagi hari, ayah harus membuka tambak atau bahan makanan yang dipersiapkan oleh Ibu, agar di tengah perjalanan ayah masih cukup makanan untuk dapat meneruskan perjalanan dari desa sampai di dekat kota. Oleh karena itu membangun jalan menjadi yang pertama dan utama, karena membangun jalan akan dapat memperlancar proses pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Setelah kopra dijual di toko Cina, maka baliklah ayah kembali ke desa dengan membawa bahan yang diperlukan untuk menyambung kehidupan, antara lain dengan membawa sedikit uang untuk membayar uang sekolah, membeli pakaian, dan kebutuhan lainnya.
Tujuh arah kebijakan pendidikan tahun 2017
Arah kedua dari tujuh arah kebijakan pendidikan tahun 2017 adalah pemberian perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Arah kebijakan pembangunan ini sangat penting, karena sesungguhnya yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan ini haruslah dimulai dari yang terpinggir. Sama dengan fisafat makan secara syariah harus mulai makan dari yang tepi. Warga negara yang demikianlah yang perlu mendapatkan perhatian . Indonesia dalah negara yang sangat majemuk. Kemajemukan tersebut tercermin dalam keadaan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Oleh karena itulah maka keadaan 3T tersebut harus mperoleh perhatian dari negeri ini, termasuk perhatian dalam bidang pendidikan.
Arah ketiga dari tujuh arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut aralah memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal agar lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Arah ketiga ini sebenarnya sudah tercakup dalam kebijakan daerah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Tapi arah ketiga ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat kelompok miskin, marjinal, dan kesetaraan gender, dengan tujuan agar tidak ada anak yang tidak bersekolah seperti program No Child Left Behind (tidak ada anak yang tidak bersekolah) dalam pemerintahan Barack Obama.
Arah keempat dari tujuh arah kebijakan pembanggunan penddiikan tahun 2017 adalah memanfaatkan anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. Arah kebijakan ini memang penting, karena memang masyarakatlah yang seharusnya menjadi sasaran utama pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Sama dengan komponen pendidikan, yang terpenting adalah siswa atau peserta didik. Bahkan peserta didik lebih penting dibandingkan dengan mata pelajaran yang diajarkan kepadanya.
Arah kelima kebijakan pembangunan pendidikan dari tujuh arah kebijakan pendidikan adalah memastikan keterlibatan public secara maksimal. Arah kebijakan kelima inilah yang telah menghidupkan kembali eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pemerintah dan masyarakat atau publik ibarat dapat diibaratkan sebagai suami dan istri, Keduanya harus bergandeng tangan dalam perencanaan, pelaksanaan program keluarganya. Itulah sebabnya, dominasi antara keduanya tidak boleh terjadi. Suami tidak boleh mendominasi pihak istri, demikian pula sebaliknya. Keduanya ibarat satu kesatuan mata uang. Pemerintah memang menjadi pihak eksekutif (memiliki otoritas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan). Tapi masyarakat atau publik juga memiliki otoritas untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Memang pemerintah memiliki aparat berupa badan pengawas, inspektorat, yang memiliki fungsi pengawasan fungsional, Namun dalam hal ini masyarakat atau publik juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Itulah sebabnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah harus membentuk lembaga ad hock pendidikan, yang dinamakan sebagai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kedua lembaga tersebut sesungguhnya merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional.
Arah keenam kebijakan pembangunan pendidikan dari tujuh arah yang telah ditetapkan adalah penyatuan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Agar kita menyadari tentang pentingnya warisan sejarah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta, Indonesische Nijverheid School yang didirikan Moh. Syafei di Kayu Tanam, dan Normal School yang didirikan oleh Willem Iskander di Tano Bato, semua lembaga tersebut memahami bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Kita harus menyadari bahwa pendidikan bertugas untuk mengembangkan manusia menjadi pencipta nilai dan pemberi makna pada nilai-nilai itu sendiri.
Arah ketujuh kebijakan pendidikan tahun 2017 adalah melaksanakan anggaran secara transparan serta akuntabel. Ada tiga prinsip yan penting untuk melaksanaan program pembangunan pendidikan di mana pun, yakni ; (1) demokratis, artinya melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), (2) transparansi, artinya dilaksanakan secara terbuka, dan (3) akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, kepada pemilik sejatinya NKRI ini. Akhirnya, diserahkan semuanya kepada Allah SWT, karena tidak ada satu pun skenario yang di luar ketentuan Allah. Amin.
Akhirul kalam kita menyadari bahwa masalah pendidikan memang masih berjubun, meminjam ungkapan mantan Mendibud Anies Baswedan. Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan bahwa sumber masalah adanya tujuh juta anak yang tidak bersekolah tersebut adalah karena menimba ilmu di sekolah itu dinilai tidak penting bagi keluarga. Itulah yang dinyatakan oleh Mendikbud di sela-sela Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Bung Hatta di Hotel Mercure Padang, Sabtu (24/9). Hal tersebut terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Sumbar. ‘Secara kultur masyarakat kita menganggap sekolah sesuatu yang tidak penting,’ ujar Mendikbus.
*) Laman: www.suparlan.com; Surel: me@suparlan.com; Portal: masdik.com;
Pangkalpinang, 25 September 2016.