MADIUN – Kota Madiun mengalami kekurangan guru pendidikan agama Islam (PAI) yang cukup kronis.
Defisit guru tersebut tidak hanya terjadi di jenjang SMA/SMK,tapi juga di SD dan SMP.
Kondisi itu memaksa disdikbudpora memeras otak agar kebutuhan siswa beragama Islam terlayani.
Langkah yang ditempuh adalah memberikan tugas tambahan kepada guru PAI. Upaya yang lebih ekstrem, mengalihfungsikan guru kelas taman kanak-kanak (TK) ke sejumlah sekolah yang mengalami krisis.
”Tahun ini ada sembilan guru TK yang dialihfungsikan menjadi pengajar PAI,” jelas Kepala Disdikbudpora Kota Madiun Gandhi Hatmoko.
Dia mengungkapkan, hal itu terpaksa dilakukan setelah upaya memberi tugas tambahan kepada guru PAI menimbulkan persoalan baru.
Yakni, kelebihan jam sertifikasi yang ditoleransi (40 jam tatap muka per minggu). Apalagi, banyak guru kelas TK yang memiliki kualifikasi pendidikan strata satu PAI maupun sarjana agama.
”Mereka (sembilan guru kelas TK, Red) sudah kami sebar ke SD dan SMP. Pertimbangannya, pola pikir anak TK dan SD secara psikologis lebih dekat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.
Gandhi memerinci, sesuai dengan catatan bagian tenaga dinas, 11 SMAN/SMKN mengalami krisis guru PAI.
Guru mata pelajaran tersebut di SMAN 6 bahkan nihil saat ini karena setelah satu-satunya guru PAI pensiun.
Sementara itu, SMKN 1 mencatat defisit terbanyak, yakni empat guru. ”Total dibutuhkan 39 guru. Yang tersedia hanya 18 guru,” ungkapnya.
Selain faktor pensiun, lanjut dia, krisis guru di SMA/SMK dipengaruhi pergantian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 (K-13). ”Dalam K-13, PAI diberi porsi tiga jam per minggu, sebelumnya hanya dua jam,” ucapnya.
Gandhi juga menuturkan, langkah mengatasi krisis guru PAI dengan alih fungsi membuat guru yang diperbantukan di sekolah swasta beralih ke sekolah negeri.
Pemberian tugas tambahan pun hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya tidak bisa menghalangi guru yang akan pensiun.
Dia menyatakan, hingga empat tahun ke depan, ada delapan guru PAI yang purnatugas. Mayoritas diangkat pada 1980-an. Persoalannya, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda pemerintah untuk mengadakan rekrutmen.
”Kebijakan rekrutmen itu berada di tingkat pusat. Daerah hanya melaporkan jumlah formasi yang lowong,” ucapnya.
Gandhi menegaskan, terkait dengan krisis guru PAI, pihaknya sudah menyurati Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud pada 25 Februari.
Langkah serupa ditujukan ke Kemenag Madiun Kota Madiun meski belum mendapat jawaban yang memuaskan. (pra/isd/c5/diq/flo/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com