SURABAYA—Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD sudah ditutup sejak Selasa (28/6) lalu. Namun, ternyata masih banyak bangku kosong tersisa. Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebabnya. Mulai banyaknya sekolah di satu kawasan, lokasi tidak strategis, hingga aturan wajib kartu keluarga (KK) Surabaya.
DI SDN Gunungsari III, misalnya, jumlah pendaftar hanya 42 siswa. Padahal, pagu yang tersedia 80 kursi. Kepala SDN Gunungsari III Darmadji mengatakan, fenomena tersebut tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah kekurangan murid," tuturnya.
Darmadji tak menuding. Namun, dia menyebutkan, kondisi itu terjadi lantaran ada penambahan kuota pada salah satu sekolah di kawasan tersebut.
"Menurut informasi, di sekolah terdekat SDN Gunungsari III ada penambahan pagu baru," jelasnya.
Kekurangan murid juga dialami SDN Sawunggaling 1. Dengan kuota 200 kursi, tercatat baru ada 106 pendaftar. "Kami kekurangan murid cukup banyak untuk mengisi lima rombel di SDN Sawunggaling 1," jelas Dwi Surnayati, kepala SDN Sawunggaling 1.
Menurut Dwi, minimnya jumlah pendaftar dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, kurangnya populasi usia sekolah jenjang SD di wilayah Sawunggaling dan banyaknya sekolah negeri yang berdekatan dengan SD Sawunggaling 1.
"Di sekitar sini ada tiga sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta," ungkapnya.
SD Sawunggaling 1 akan memperpanjang waktu pendaftaran hingga selepas Lebaran. Tepatnya dibuka 11-18 Juli.
"Biasanya setelah Lebaran pendaftar cukup banyak. Kami usahakan tetap buka sebelum kuota terpenuhi," ujarnya.
Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di SDN Semolowaru 2 Surabaya. Di sekolah itu hanya ada 60 anak yang mendaftar dengan ketersediaan bangku mencapai 80. Jumlah pendaftar pun kemudian menyusut.
"Beberapa akhirnya mrotol karena tidak memiliki KK Surabaya. Jadi, yang tersisa tinggal 56 siswa," terang Kepala SDN Semolowaru 2 Margito.
Menurut dia, pemberlakuan aturan wajib KK Surabaya menjadi salah satu pemicu.
"Sebelum ada aturan itu, dulu sekolah kami selalu terpenuhi pagunya," ujar Margito. Siswa yang datang dari luar kota Surabaya menjadi penyumbang untuk memenuhi pagu.
Banyaknya SD yang kekurangan murid tersebut mendapat sorotan Dewan Pendidikan Surabaya. Menurut pimpinan Dewan Pendidikan Surabaya Murpin Josua Sembiring, kondisi itu biasa terjadi di kota besar.
Sebab, angka pertumbuhan penduduk di perkotaan, khususnya usia kelahiran, lebih rendah daripada beberapa tahun sebelumnya. Problem lain, lanjut dia, kualitas guru tidak merata di setiap sekolah. "Sekolah yang bagus pasti ramai peminat, kalau sepi berarti secara kualitas masih kalah," jelas rektor Universitas Widya Kartika itu.
Murpin menyarankan dispendik membuat terobosan. Salah satunya, memerger sekolah-sekolah yang kekurangan murid dan memiliki jarak berdekatan. Selain efisiensi, konsep tersebut bisa mendorong pemerintah untuk menyeragamkan kualitas pendidikan di sekolah dasar.
"Dengan model merger, kontrol dan efisiensi pendidikan bisa lebih mudah dilaksanakan," terang koordinator dosen Kopertis VII itu.
Aturan wajib KK Surabaya, menurut dia, juga perlu ditinjau ulang. Seharusnya, pemkot memperbolehkan siswa dengan KK luar Surabaya untuk mendaftar ke sekolah negeri.
Kuota 1 persen untuk KK luar kota, kata Murpin, sudah tidak proporsional. Sebab, jumlah siswa di beberapa SD negeri semakin berkurang.
"Kuota 1 persen itu sangat kecil untuk menutup kekurangan," terangnya.
Dibukanya kesempatan bagi siswa dengan KK luar Surabaya itu juga merupakan bentuk kepedulian Surabaya terhadap pendidikan di wilayah Jatim. Juga, bisa memperkecil ego kedaerahan.
"Selama ini Surabaya terkesan eksklusif dan tidak menerima siswa dari luar kota. Padahal, niatnya sama-sama ingin mencerdaskan pendidikan anak bangsa," jelasnya. (elo/ara/rst/c9/c10/fal)
Selengkapnya: www.jpnn.com