JAKARTA – Warga diimbau agar tidak trauma dengan kasus vaksin palsu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan anak-anak warga Ibukota untuk diimunisasi. Sebab, itu menjadi salah satu syarat masuk sekolah dasar di DKI.
”Kalau kamu enggak ada vaksin (imunisasi) yang benar, anakmu enggak bisa sekolah. Kan sudah ada sertifikatnya sekarang, peraturannya tahun lalu saya buat,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group) hari ini.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengimbau warga memvaksin bayi dan balita di puskesmas. Imunisasi tersebut, bebas biaya alias gratis. Ahok mengaku sejak tahun lalu, memerintahkan Dinas Pendidikan DKI untuk menjadikan sertifikat vaksinasi sebagai salah satu syarat anak-anak mendaftar sekolah dasar (SD) negeri.
Pemberian vaksin kepada anak-anak itu berguna agar tubuh kebal dari serangan penyakit. ”Jadi, begini, sebetulnya anak itu kalau di bawah umur atau balita kan seharusnya memenuhi vaksin apa gitu loh di kedokteran. Nah, kadang-kadang orangtua itu tidak ingat, tidak mau lakukan vaksinasi buat anak-anaknya,” terangnya.
Soal kasus peredaran vaksin palsu, Ahok memandang penggunaan vaksin palsu tidak sepenuhnya kesalahan pihak manajemen rumah sakit. Petugas rumah sakitlah yang paling mengetahui apakah vaksin tersebut palsu atau tidak.
”Belum tentu rumah sakit yang bermain lho. Jadi harus diteliti juga,” paparnya juga.
Dikatakannya juga, penggunaan vaksin palsu di rumah sakit itu bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Oknum tersebut bisa saja memfasilitasi pengadaan vaksin palsu. ”Tapi kami akan tunggu Bareskrim Polri pengusutannya seperti apa. Arahnya ke rumah sakitnya atau oknum perawat atau dokter,” ucapnya. (dni/sam/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com