SURABAYA – Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Surabaya bersama Jawa Pos masih melanjutkan Program Campus Social Responsibility (CSR). Kemarin dinsos mengundang seluruh mahasiswa yang menjadi kakak damping bagi para anak putus sekolah. Agendanya mengevaluasi program pendampingan yang telah berjalan.
Acara yang diadakan di kantor UPTD Liponsos Kalijudan itu dihadiri Kadinsos Supomo, Direktur Program CSR Atiyun Najah Indhira, aktivis LSM Save the Children Diyan Wahyuningsih, dan perwakilan beberapa kampus. Ajang bulanan tersebut dimanfaatkan para mahasiswa untuk menyampaikan perkembangan pendampingan adik asuh.
Menurut Atiyun Najah Indira, isu aktual yang sedang menjadi perhatian para kakak damping adalah penerimaan siswa baru. Hingga kini, para kakak damping menunggu pengumuman dari dinas pendidikan tentang penerimaan siswa baru dari jalur mitra warga.
''Banyak adik damping yang diusulkan ke wali kota untuk masuk jalur mitra warga. Nah, kami masih menunggu hasilnya,'' terang Ayun, sapaan Atiyun Najah Indira.
Ayun mengapresiasi upaya para kakak damping untuk mengajak adik asuh sekolah. Bahkan, ada yang rela mencarikan donatur agar adik asuhnya bisa bersekolah.
''Ada juga mahasiswa yang sampai melakukan negosiasi dengan kepala sekolah agar adik asuhnya bisa diterima,'' terangnya.
Dia menjelaskan, dinsos masih merekapitulasi semua masalah yang disampaikan para kakak damping. Semua masalah akan dicarikan solusi.
''Dinsos juga memberikan surat rekomendasi agar anak-anak peserta CSR ini bisa mendapat keringanan biaya sekolah,'' terangnya.
Sementara itu, aktivis LSM Save the Children, Diyan Wahyuningsih, mengibaratkan program CSR seperti minilaboratorium.
''Dengan program ini, kita bisa tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk pendampingan seorang anak putus sekolah,'' katanya.
Selain itu, program CSR bisa mengukur tingkat partisipasi publik. Dia juga menemukan fenomena-fenomena sosial baru dari pendampingan tersebut. Misalnya, ada yang sampai menggadaikan kartu keluarga demi biaya sekolah anaknya.
''Akhirnya, kakak damping itu yang menebus kartu keluarga itu. Nilainya Rp 600 ribu,'' ujarnya.
Dia juga mengacungkan jempol kepada mahasiswa yang berani melakukan negosiasi dengan kepala sekolah agar adik damping bisa bersekolah. (ant/c19/oni/flo/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com