JAKARTA–Kebijakan Menteri Kuangan Sri Mulyani untuk menahan dana tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 23,3 triliun tentu saja dikecam para guru.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim, menahan tunjangan profesionalisme guru ini akan berdampak luar biasa terhadap kondisi pendidikan Indonesia.
"Ini sangat mengejutkan para guru. Pemerintah dengan alasan keuangan negara sedang paceklik, akhirnya mengorbankan para guru," kata Ramli, Sabtu (27/8).
Ia menyebutkan, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah menurunnya semangat guru mendidik bangsa dan ini akan berimplikasi pada Indonesia 20-30 tahun yang akan datang.
"Pembelajaran akan ditinggalkan oleh guru, mengapa? Karena guru akan sibuk memperjuangkan haknya, karena guru akan sibuk menghadapi debt collector, karena guru akan sibuk mencari pendapatan tambahan untuk menutup lubang kebutuhan keuangan yang ditahan Ibu Sri Mulyani," paparnya.
Diklat UKG yang sudah dipersiapkan lanjut Ramli, akan kacau balau. Sebab guru-guru berpikir, buat apa ikut diklat UKG jika pemerintah seenaknya mencabut tunjangan mereka.
Lebih lanjut dikatakan Ramli, jika pembelajaran tidak berjalan maksimal, tawuran akan semakin banyak karena siswa tak lagi terlayani dengan baik.
Selain itu kualitas input guru akan kembali kacau, guru kembali akan menjadi profesi yang tak diminati sehingga yang memilih FKIP adalah mereka yang gagal masuk kedokteran, tak lulus di fakultas teknik dan tak tembus di fakultas hukum maupun ekonomi.
"Untuk itu, Ibu Sri Mulyani yang juga pernah jadi dosen agar berpikir ulang menahan tunjangan profesi guru, jika pun harus dilakukan, berikan penjelasan lebih rinci dan jelas, mengapa niat itu disampaikan," ucapnya.
Jika terjadi kesulitan uang negara, menurut Ramli, ada baiknya mengurangi gaji pejabat, anggota DPR dan DPRD.
Begitu juga mobil-mobil dinas pejabat yang mewah itu lebih baik dijual agar tidak boros BBM.
"Ibu Sri, jika benar akan mencabut tunjangan profesionalisme guru tanpa alasan yang rinci dan jelas. Tunggulah gerakan guru Indonesia," tegasnya. (esy/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com