JPNN.com – Ujian Nasional (UN) tetap diberlakukan tahun ini. Namun demikian, Komite III DPD RI lebih memilih untuk melakukan moratorium UN. “Bukan meniadakan tetapi melihat perlengkapan lalu melakukannya lagi, kalau (mereka) menganggap UN ini sebuah mahzab yang bisa dipilih,” tutur Ketua Komite III DPD RI, Hardi S Hood, seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini. Moratorium merupakan waktu jeda untuk membenahi fasilitas pendidikan di Indonesia. Menurut Hardi, ada dua hal yang perlu dibenahi sebelum UN diberlakukan secara merata. Keduanya, yakni, akreditasi sekolah dan profesionalitas guru. “Kalau dua hal ini terpenuhi, insha…