Ambon (ANTARA News) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku menolak Peraturan Mendikbud No.23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang mengatur sekolah delapan jam sehari selama lima hari atau Full Day Scholl (FDS) karena dianggap menjauhkan anak dari pendidikan agama. “Kami menilai FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan maupun madrasah dalam membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia,” kata Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, di Ambon, Senin. Pembangunan karakter bangsa dinilai tidak bisa diukur dengan banyaknya hari dan jam anak belajar di sekolah. Namun, melalui kualitas proses pendidikan dan…