JAKARTA – Pemerintah Turki menuding Organisasi Fethullah Gulen (FETO) mengalirkan dana ke sejumlah sekolah di Indonesia.
Termasuk di antaranya Sekolah Kharisma Bangsa, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Rekomendasi penutupan sekolah tersebut dikeluarkan melalui Kedutaan Turki di Jakarta.
Kepala Sekolah Kharisma Bangsa, Sutirto mengatakan pihak Turki tidak bisa melakukan intervensi terhadap sekolah yang ada di Tanah Air. Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyif Erdogan menunding FETO sebagai organisasi teroris yang telah melakukan kudeta atas kekuasannya.
Sutirto juga mengatakan, tindakan Pemerintah Turki yang meminta penutupan sekolahnya itu sudah mencampuradukkan urusan politik dengan lembaga pendidikan.
”Pendiri Yayasan Kharisma Bangsa adalah warga negara Indonesia yaitu Ibu Djusni Djohan. Jadi sekolah ini murni sekolah Indonesia,” ucapnya juga.
Dijelaskan Sutirto, sekolah yang dipimpinnya itu merupakan sekolah berbasis Sains (IPA). Dengan tujuan mendidik dan membangun karakter yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, akhlak dan bukan berbasis agama.
”Di sini ada yang beragama Islam, Hindu, Budha. Jadi Kharisma Bangsa memang bukan sekolah berbasis agama. Kami tidak pernah menuliskan bahwa Kharisma Bangsa adalah sekolah agama,” ungkapnya.
Sekolah dengan konsep asrama atau disebut Bilingual Boarding School tersebut, memiliki dewan guru dari berbagai negara. Tenaga pengajar asing berasal dari Turki, tapi juga Eropa, Amerika dan Filipina.
Sebab itu, kata dia juga, tidak ada juga ajaran ajaran yang dicurigakan karena sebetulnya sekolah ini adalah sekolah sains.
”Tenaga asing yang ada di kami mengajar sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Tidak mengajarkan yang kaitanya dengan ideologi ekstrem agama. Justru banyak anak dari pegawai Kedutaan Turki juga pernah sekolah disini,” paparnya juga.
Sampai saat ini, katanya juga, total murid sekolah itu berjumlah 700 orang yang terdiri dari siswa SMP-SMA sebanyak 549 murid dan 150 sampai 200 siswa SD.
”Kami memberikan pendidika berkarakter lebih universal termasuk nilai-nilai Pancasila,” ucapnya juga.
Dijelaskannya juga, pekan lalu Mendikbud Muhadjir Efendy mengunjungi sekolah tersebut. ”Kami jelaskan dan beliau memahami bahwa tidak ada pelajaran ekstrem diberikan. Dana sekolah dikelola murni dari internal tidak ada yang berasal dari Turki,” tukasnya.
Pembangunan gedung dan pengelolaan sekolah berasal dari iuran siswa atau pengelolaan dana sekolah bukan dari luar negeri. Dia mendesak agar, Pemerintah RI melalui Mendikbud dan Menlu satu suara guna melindaungi institusi pendidikan milik Indonesia tersebut.
Sutirto juga mengaku, memang pernah ada kerjasama sekolah itu dengan Turki namun itu telah diputus sejak 2014 lalu oleh Direktorat Kejasama Luar Negeri, Kemenlu.
Sejak itu tidak ada lagi kerjasama yang dilakukan. ”Saat ini memang ada 15 guru dari Turki namun itu pribadi dan ada izin pekerja asing bukan atas nama lembaga,” terangnya.
Selain sekolah itu, sekolah lain yang diminta ditutup oleh Pemerintah Turki adalah Pribadi Bilingual Boarding School Depok, Pribadi Bilingual School Bandung, Semesta Bilingual Boarding School Semarang, Sragen Bilingual Boarding School, Fatih Boy's School Aceh, Fatih Girls School Aceh dan Banua Bilingual Boarding School Kalimantan Selatan. (yer/sam/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com