JAKARTA – Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menuturkan salah satu kajian mereka saat ini adalah fenomena kekurangan guru SD.
Di antara penyebabnya adalah guru PNS hasil rekrutmen besar-besaran pada era 70-an lalu, saat ini sudah banyak yang pensiun.
’’Kekurangan guru SD itu begitu nyata dan masif. Kita ingin berbagi solusi dengan Mendikbud yang baru,’’ katanya,
PGRI memiliki sejumlah solusi untuk mengatasi kekurangan guru itu. Diantaranya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat guru sendiri.
Apalagi saat ini pemda kabupaten/kota hanya fokus menangani pendidikan jenjang SD dan SMP saja.
Dengan menjalankan rekrutmen guru secara mandiri itu, pemda tidak lagi menunggu formasi di pusat. Untuk urusan gaji bisa menggunakan APBD masing-masing pemda. Unifah menegaskan kekurangan guru SD tidak hanya ada di daerah-daerah terpencil saja.
Cara lainnya adalah dengan merekrut guru sebagai aparatur sipil negara (ASN) kelompok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Melalui skema ini pemenuhan guru juga tidak terikat dengan seleksi CPNS reguler yang sangat terbatas jumlahnya.
Dia memberikan catatan ketka guru dijadikan ASN kelompok P3K, kontraknya harus jangkan panjang.
’’Jangan tiga tahunan atau lima tahunan. Nanti tidak ada kepastian jaminan pekerjaan,’’ jelasnya.
Kelebihan merekrut guru sebagai pegawai kontrak ini adalah, pemerintah tidak menanggung uang pensiun selayaknya PNS. Unifah tidak ingin pembelajaran di SD terhambat gara-gara kekurangan guru. (wan/sam/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com