PAMEKASAN—Rasanya miris jika Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai Kota Pendidikan.
Pasalnya, angka buta aksara di daerah yang dipimpin Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari itu masih tinggi.
Berdasar data dinas pendidikan (dispendik), ada lebih dari 19 ribu warga yang tidak bisa membaca dan menulis. Kenyataan tersebut membuat sejumlah pihak penasaran.
Sejak beberapa tahun lalu, Pemekasan melaksanakan program keaksaraan fungsional (KF).
Ada pihak yang menuding bahwa program yang bertujuan mengentaskan buta aksara itu tidak berjalan maksimal dan hanya menjadi formalitas.
Komisi IV DPRD Pamekasan pun meminta pemkab lebih serius melaksanakan program KF.
Sebab, para wakil rakyat menerima laporan bahwa realisasi program yang dilaksanakan dispendik tersebut tidak jelas. Desakan itu dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik kemarin (9/10).
Berdasarkan pantauan Apik, angka buta aksara tidak menurun. Namun, pihak dispendik selalu mengklaim bahwa buta aksara berkurang setiap tahun.
Padahal, selama ini dispendik diduga tak pernah melakukan evaluasi secara khusus.
"Tidak ada tindak lanjut berupa evaluasi. Lalu, dari mana indikator penurunan angkanya?" tuturnya.
Dia mencontohkan, dalam pendidikan formal, keberhasilan tersebut bisa dilihat dari ujian.
Baik ujian sekolah maupun ujian nasional (unas). Untuk peserta KF, tidak ada tolok ukur yang jelas.
Dengan demikian, data penurunan angka buta aksara yang dimiliki dispendik patut diragukan. (fat/han/c18/diq/flo/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com