SAMARINDA –Sempat menuai pro dan kontra, sistem belajar full day school (FDS) segera terwujud.
Hanya saja, penerapannya tidak serentak. Setiap daerah yang sarana dan prasarananya siap bakal jadi pilot project alias percontohan.
Menurut Kabid Pendidikan SMK dan Perguruan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Basmen Nainggolan, kebijakan tersebut diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan di bidang pendidikan yang selama ini kerap terjadi.
Sebut saja kenakalan remaja. Skema FDS pun dipastikan membuat waktu mengajar guru jadi lebih efektif.
“FDS sementara hanya diberikan ke sekolah yang mampu menerapkan. Sistem piloting layaknya penerapan Kurikulum 2013 yang lalu,” ujar Basmen sebagaimana dilansir Samarinda Pos, Minggu (16/10).
Apalagi, dia memprediksi judicial review Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bakal ditolak Mahkamah Konstitusi.
Jadi, penataan pendidikan menengah ke provinsi, dan pendidikan dasar ke kabupaten/kota tetap berjalan sesuai target pada 2017.
Hal itu berkonsekuensi kepada peningkatan di berbagai aspek.
Dimulai dengan pemetaan sarana prasarana, guru, buku, hingga merevitalisasi pendidikan di jenjang SMK.
Menurut dia, lulusan SMK siap kerja masih belum terlihat implementasinya. Saat ini, masih banyak lulusannya belum siap kerja.
Peningkatan mutu melalui FDS akan membantu SMK melahirkan lulusan yang matang. Namun, sebelum itu, akan ada perbaikan produktivitas guru.
“Beberapa guru yang kurang jam mengajarnya juga akan dialihfungsikan ke mata pelajaran lain yang linear. Kami berharap, jika FDS diterapkan nanti jam mengajar guru bisa tetap mencapai 24 jam per minggu, sehingga kekhawatiran kesulitan mendapat sertifikasi akan terjawab,” jelasnya. (him/ndy/k8/jos/jpnn)
Source: JPPN.COM