JAKARTA – Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harysa mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait moratorium Unjian Nasional (UN). Menurut Riefky kebijakan Muhadjir justru dinilai membuat stres pemangku kepentingan kependidikan. "Bila disimak secara mendalam, pemangku kepentingan pendidikan mengalami stres bulanan karena adanya kebijakan Mendikbud," kata Riefky di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (28/11). Proses penetapan kebijakan moratorium UN menurutnya terkesan tiba-tiba tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR. Dengan kebijakan ini, para pemangku kepentingan dari 34 Provinsi…