JPNN.com – Nasib ratusan guru honorer di Samarinda, Kalimantan Timur, belum juga menemui titik terang. Hal itu bermula saat serah terima SMA dan sederajat ke Pemprov Kaltim yang sebelumnya menjadi wewenang Pemkot Samarinda. Peralihan itu membuat beban pengeluaran pemprov otomatis bertambah. Berdalih defisit, Gubernur Kaltim lalu menginstruksikan agar gaji guru honor menjadi urusan Pemkot. Sayangnya, instruksi yang dilayangkan melalui surat edaran itu ditolak Pemkot Samarinda. Alasan penolakan sederhana. Pertama, SMA dan sederajat sudah menjadi wewenang Pemprov. Kedua, APBD 2017 sudah disahkan dan tidak ada alokasi anggaran untuk SMA…