JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh, angkat suara menyikapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang akan memberlakukan kebijakan sekolah sehari penuh atau full day school (FDS).
Menurut Asrorun, wacana yang dilontarkan Menteri Muhadjir harus didahului kajian yang utuh. "KPAI menilai menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/8).
Kebijakan pendidikan apalagi yang bersifat nasional, menurutnya tidak bisa didasarkan pengalaman orang perorang, atau diambil secara parsial. Apalagi hal itu akan berdampak luas terhadap masyarakat.
Menteri Effendi, katanya, harus paham bahwa masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Di samping itu, menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah dapat mengganggu intensitas interaksi anak sesama teman sebaya, di lingkungan rumah serta keluarga.
"Dengan kebijakan fullday school, pasti intensitas pertemuan anak dan orang tua akan berkurang. Apalagi, tidak semua orang tua bekerja keluar rumah. Ini akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak. Jangan dibayangkan kondisi seluruh ortu di Indonesia hanya seperti yang dialami oleh Mendikbud," tegasnya.
Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penerapan program FDS, tambah Asrorun, antara lain penambahan beban guru; biaya kegiatan, penyesuaian kegiatan anak dan orang tua Yang sudah ada, ortu yang tidak bekerja, anak yang harus membantu orang tua, hingga keragaman kondisi sosial di bernagai daerah.
Karena itu, KPAI menyatakan siap memberi masukan dan akan segera bertemu dengan Mendikbud. Sebab, niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik, dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan.(fat/gil/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com