PADANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, di kawasan pedalaman, terpencil, dan pedesaan, masih banyak anak putus sekolah.
Hal itu harus menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh Kemendikbud tetapi juga oleh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Muhadjir Effendy di sela-sela Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Bung Hatta di Hotel Mercure Padang, Sabtu (24/9).
Ia mengatakan, kondisi itu terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Sumbar.
Terjadinya kondisi tersebut kata Muhadjir, disebabkan masih banyaknya rumah tangga yang berada di pedesaan atau kawasan terisolir menganggap menimba ilmu pendidikan di sekolah itu tidak penting.
“Mungkin di Sumatera Barat ini secara kultur masyarakatnya masih ada yang menganggap sekolah sesuatu yang tidak penting,”ujarnya.
Ia menambahkan, karena berada di daerah terpencil dan pedesaan serta jauh dari sentuhan modernisasi, perekonomian warga juga berada di taraf bawah sehingga para orangtua kerap menganggap sekolah itu sesuatu yang merepotkan.
“Banyak sekali anak yang tidak sekolah karena keluarganya menganggap sekolah itu tidak penting,”tukasnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut adalah kesenjangan yang terjadi di bidang pendidikan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk menuntaskannya.
Ia menambahkan, kondisi lain yang menyebabkan anak itu putus sekolah adalah adanya anak yang menjadi tulang pungung keluarga serta penyambung biaya kebutuhan keluarga. Padahal mereka masih berada di usia sekolah.
Dari data yang dirilis sejumlah media masa yang bersumber dari Konsultan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), pada akhir tahun 2015, menyebutkan sebanyak tujuh juta anak Indonesia tidak bersekolah dengan berbagai faktor penyebab termasuk faktor ekonomi.
Rata-rata anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah tersebut berada pada usia sekolah berkisar 7 sampai 19 tahun.
Untuk itu kedepannya pemerintah harus pro aktif lagi sehingga anak-anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk merasakan pendidikan yang layak.
Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian kata Muhadjir, yakni telah meluncurkan kartu Indonesia Pintar (KIP).
Melalui KIP pihaknya akan menyasar keluarga miskin yang kesulitan menyekolahkan anaknya, sehingga anak keluarga tidak mampu tersebut memperoleh hak pendidikannya.(wni/ayu/sam/jpnn)
Selengkapnya: www.jpnn.com