BONTANG – Pemprov Kalimantan Timur meminta Pemkot Bontang untuk menalangi anggaran untuk tambahan penghasilan PNS (TPP) guru SMA. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyayangkan kebijakan Pemprov Kaltim tersebut. DPRD Bontang juga menolak menyetujui anggaran TPP dimaksud, karena adanya aturan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dari kabupaten/kota, ditarik ke provinsi. “DPRD tidak mau menganggarkan,” terangnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group). Sikap ini, terang Neni, sudah dikabarkan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat melakukan kunjungan kerja ke Bontang. “Diminta talangin…